Pekan ASI Sedunia (PAS) 2015 — Menyusui dan Bekerja: Mari Kita Sukseskan!

Dasar hukum

“Seruan dari AIMI pada seluruh pemilik tempat kerja ini berdasarkan hukum yang berlaku baik di Indonesia,” jelas Farahdibha Tenrilemba – Sekjen AIMI Pusat.  Pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  Pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.  Dalam   penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang disebut dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak, jelas Farahdibha.

Lebih lanjut, negara juga memberikan cuti melahirkan bagi karyawan perempuan selama 3 (tiga) bulan, yang pengaturannya dibagi sebagai berikut:

  1. Bagi Pengawai Negeri Sipil: diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 /1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, dimana cuti dapat diambil  1 (satu) bulan sebelum dan 2(dua) bulan sesudah persalina
  2. Bagi karyawan swasta diatur dalam Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana cuti dapat diambil 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Farahdibha menambahkan, walaupun negara hanya memberikan cuti selama 3 bulan, namun negara menjamin hak para pekerja wanita untuk terus menyusui bayinya ketika sudah masuk kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Data RISKESDAS 2013 menunjukkan angka yang cukup baik bahwa pemberian ASI Eksklusif pada usia bayi 0-1 bulan mencapai angka 52,7%  Namun seiring dengan bertambahnya usia bayi, angka ASI eksklusif pun menjadi menurun hingga pada usia 6 bulan, angka ASI eksklusif menjadi 30,2% saja.  “Dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya umur bayi, semakin bertambah juga gangguan dari berbagai faktor yang mengakibatkan ibu tidak lagi menyusui secara eksklusif.  Bagi wanita bekerja, gangguan tersebut dapat saja disebabkan dari kewajiban si ibu untuk kembali bekerja.  Sehingga bagi wanita bekerja, tantangan untuk sukses memberikan ASI Eksklusif dan juga menyusui hingga usia anak 2 tahun menjadi berlipat-lipat,” jelas Farahdibha lebih lanjut.

“Untuk itu, alangkah lebih baik bila pengaturan cuti melahirkan yang membatasi 1,5 bulan sebelum dan sesudah hari perkiraan kelahiran maupun 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah  seperti di atas ditiadakan, sehingga hanya disebutkan bahwa cuti melahirkan lamanya adalah 3 bulan,” usul Mia. Bila dibuktikan dengan surat dokter bahwa kandungan ibu baik-baik saja, ibu dapat mengambil cuti mendekati hari perkiraan kelahiran sehingga akan lebih banyak waktu ibu bersama bayi, yang berarti juga akan lebih banyak waktu bagi ibu untuk mempersiapkan pemberian ASI Eksklusif.

Tentunya, akan lebih baik dan ideal lagi apabila Pemerintah dapat membertimbangkan untuk memberikan cuti melahirkan selama 6 bulan lamanya, walaupun tentunya hal ini harus disetujui oleh berbagai stakeholder di Indonesia, jelas Mia lebih lanjut.

Salah satu contoh perusahaan Indonesia yang telah menerapkan cuti melahirkan selama 6 bulan dan gaji tetap dibayar penuh adalah Opal Communication. Kokok Herdhianto Dirgantoro – CEO Opal Communication tak menyangka kebijakannya ini menggugah banyak orang, karena awalnya didasari pada pengalaman istrinya yang pada saat hamil, tidak mendapatkan cuti yang cukup. Sehingga ia berjanji akan berlaku adil pada karyawati jika sudah memiliki usaha sendiri.

“Selain alasan keadilan bagi pekerja, saya memiliki 5 alasan pendukung kebijakan ini, yang pertama saya ingin turut menciptakan generasi emas Indonesia, karena anak-anak karyawati saya mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif,” ujar Kokok. Alasan kedua mengenai biaya kesehatan anak, karena anak yang disusuin secara sempurna (6 bulan eksklusif dan dilanjutkan terus menyusui sampai 2 tahun – red.) memiliki daya tahan yang lebih baik, sehingga biaya kesehatan yang ditanggung kantor ataupun orang tua, akan lebih rendah. Ketiga karyawati jadi lebih tenang dalam proses melahirkan dan menyusui, sehingga bisa membantu menekan angka kematian ibu dan anak saat proses melahirkan. Keempat ia ingin masa depan Indonesia lebih baik. Karena asupan ASI ke anak lebih panjang, maka anak lebih sehat, kuat, dan cerdas. Dengan demikian dalam jangka panjang, akan tercipta generasi yang memiliki produktivitas tinggi yang berkarakter baik dan meningkatkan Growth Domestic Product (GDP) Indonesia, meningkatkan pajak, dan perekonomian. Kelima, di negara lain pun sudah menerapkan cuti melahirkan 6 bulan, dan sebagian juga ada cuti untuk bapak agar mendampingi ibu dan anak lebih lama. Hal ini masuk akal, karena proses melahirkan dan menyusui pertama kali adalah masa yang kritis bagi istri, untuk itu perlu pendampingan suami agar istri tidak terkena baby blues syndrome, jelas Kokok.

“AIMI akan terus memperjuangkan cuti melahirkan selama 6 bulan atau lebih dan dukungan yang layak, karena hal ini sangat penting untuk melindungi perempuan dan bayi. Hal ini diperlukan agar ibu dapat menyusui secara eksklusif selama 6 bulan pertama, dan melanjutkan menyusui selama 2 tahun atau lebih. Hasil akhir yang diharapkan adalah ibu dan keluarga sejahtera serta bayi Indonesia, yang notabene generasi muda penerus bangsa mendapatkan nutrisi terbaik dan dapat tumbuh berkembang dengan baik, sehingga dapat memajukan bangsa,” tegas Mia.

Perayaan Pekan ASI Dunia

“AIMI mengundang masyarakat untuk ikut membantu mensukseskan ibu menyusui bayinya. Kami mengajak setiap anggota masyarakat untuk melaksanakan salah satu ide aksi di bawah ini dan dikirimkan kepada kami melalui email: lapor@aimi-asi.org,” ajak Mia.

Berikut ini adalah beberapa ide langkah-langkah untuk memastikan perlindungan bagi hak perempuan bekerja untuk menyusui:

  • Cari tahu status hak-hak maternitas yang diberikan pada pekerja perempuan di kota Anda
  • Adakan pertemuan advokasi dengan pembuat kebijakan dan dorong peningkatan implementasi Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Hubungi otoritas lokal untuk menyatakan permintaan Anda akan hak-hak maternitas yang setara bagi semua perempuan bekerja dengan menekankan perhatian pada perempuan dari sektor informal
  • Adakan rapat umum untuk meminta cuti bersalin 6 bulan dibayar penuh bagi semua perempuan bekerja di semua sektor
  • Buat petisi pada pemerintah untuk meminta cuti bersalin 6 bulan, istirahat untuk menyusui, fasilitas di tempat kerja untuk menyusui dan memerah ASI bagi semua perempuan bekerja
  • Buat tulisan melalui blog pribadi atau pun menulis artikel yang dikirim ke media massa tentang tema PAS 2015 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya dukungan lingkungan kerja untuk ibu menyusui yang bekerja.
  • Cari tahu status implementasi berbagai peraturan yang mengatur tentang hak ibu menyusui di kota Anda
  • Buat permintaan ‘lingkungan ramah ibu dan bayi’ pada para pemilik tempat kerja.

“Yuk, kita sukseskan kegiatan menyusui dimanapun berada, bahkan di tempat kerja pun, yakin bisa. Menyusui dan tetap bekerja bukan hal yang mustahil, mari kita sukseskan!” ajak Mia pada semua pihak.***

 

 

Leave a Reply